Banjarmasin (ANTARA News) - Wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta mendapat perhatian dan tanggapan beragam dengan tinjauan dari berbagai aspek.
"Perhatian itu sebuah kewajaran. Karena wacana tersebut, bukan rahasia umum lagi," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin, Rabu.
"Apalagi `kota metropolitan` tersebut belakangan seakan sudah menjadi langganan banjir. Sementara pemerintah tampaknya masih kesulitan mencari solusi agar persoalan itu tidak lagi menghambat jalan roda pemerintahan," katanya.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemindahan kbu kota RI bukan semudah membalik telapak tangan, namun bisa terwujud asalkan ada kesepahaman dan kajian lebih mendalam lagi.
"Karena pemindahan ibu kota RI tidak hanya memerlukan pemikiran, melainkan dari segi biaya juga harus menunjang serta berbagai pertimbangan lain," kata mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
Menurut dia, memang sudah selayaknya ibu kota negara dipindah dari DKI. Kalimantan sangat siap dan merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu kota RI.
"Pulau Kalimantan yang dianggap strategis untuk pemindahan ibu kota RI tersebut. Karena Pulau Borneo bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil, seperti gempa dan banjir," kata politisi PKS tersebut.
"Layak atau tidak layak, Kalimantan merupakan daerah yang sangat strategis. siap atau tidak siap, Kalimantan masih sangat luas untuk membangun pemerintahan RI," demikian Riswandi.
Sementara itu, guru besar Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan mengungkit kembali keinginan Presiden RI Soekarno yang mau menjadikan ibu kota Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara.
Presiden RI pertama melontarkan keinginannya itu pada tahun 1950-an saat peresmian kota Pahandut sebagai ibu kota Kalteng, yang belakangan ibu kota provinsi tersebut bernama Palangka Raya.
"Saya kira pemikiran Bung Karno itu cukup beralasan dan visioner, bukan cuma untuk sesaat atau jangka pendek, tapi jauh ke depan," kata putra Indonesia kelahiran "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut.
"Oleh karenanya pemikiran proklamator RI tersebut perlu menjadi perhatian bersama, guna masa depan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai," demikian Norsanie Darlan.
(KR-SHN/S023)
Editor: Ruslan Burhani
Jumat, 09 November 2012
Posted by Khoerudin Sang Guru |
Jakarta - Beberapa pihak menyebut Menteri BUMN Dahlan Iskan hanya melakukan pencitraan saat mengungkap adanya pemerasan yang dilakukan Anggota DPR ke sejumlah BUMN. Namun Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid tak setuju.
Hidayat yakin apa yang dilakukan Dahlan bukanlah pencitraan. Namun Dahlan harus serius mengungkap kasus pemerasan itu hingga ke penegak hukum.
"Ini (pemerasan BUMN) bukan masalah main-main. Ini bukan masalah pencitraan, ini BUMN yang dijadikan sapi perah. Tapi jangan cuma wacana," kata Hidayat saat berbincang, Selasa (6/11/2012).
Hidayat mengatakan Dahlan harus menunjukkan keseriusannya dengan meneruskan pengungkapan kasus pemerasan ke institusi lain selain DPR. Hidayat juga menantang Dahlan untuk menelusuri pihak BUMN pemberi suap dan juga mengungkap pemerasan yang dilakukan pihak pemerintah.
"Mestinya Pak Dahlan juga menindak yang menyuap, karena yang dipakai itu uang siapa. Kongkalikong ini harus kita berantas," ujarnya.
Hidayat menuturkan jika Dahlan hanya 'mengincar' anggota DPR dan tak menelusuri pihak pemberi suap yang ada di jajarannya, maka keseriusan Dahlan patut disangsikan.
"Kalau hanya diungkap yang di DPR saja, akan jadi kesan ini benar terkait pengalihan isu inefisiensi PLN. Tapi memang kalau beliau bukan untuk mengalihkan, maka itu yang terkait dengan eksekutif, dan juga memberi hukuman kepada anggota BUMN yang memberi pelicin harus diungkap," pungkasnya.
sumber :detikNews
Senin, 24 Januari 2011
Kamis, 11 Februari 2010
Langganan:
Postingan (Atom)
